Blora,– Barisan Perjuangan Masyarakat Blora yang merupakan gabungan sejumlah organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendatangi Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Blora, Selasa (3/11/2026).
Kedatangan aliansi tersebut untuk melakukan konsultasi hukum sekaligus meminta kejelasan terkait mekanisme kontribusi daerah dari aktivitas pengelolaan minyak rakyat yang melibatkan Blora Migas Energi (BME) dan Mataram Connection (MCN).
Aliansi yang terdiri dari unsur Pemuda Pancasila, Squad Nusantara, GRIB Jaya, Lindu Aji, LSM Harimau, dan Front Blora Selatan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blora, Sunaryo S.Pd, bersama Kepala Bagian Hukum Setda Blora, Slamet Setiyono S.H, M.H
Dalam pertemuan tersebut, Barisan Perjuangan Masyarakat Blora mendorong pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret untuk memfasilitasi finalisasi kesepakatan dengan pihak BME dan MCN.
Bahkan, aliansi meminta agar proses tersebut dapat diselesaikan paling lambat 9 November 2026.
Berdasarkan penjelasan Kepala Bagian Hukum Setda Blora, Slamet, kajian hukum terkait kemungkinan skema kontribusi bagi daerah telah dilakukan. Sejumlah alternatif yang dinilai memungkinkan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan, di antaranya melalui mekanisme hibah dan Corporate Social Responsibility (CSR).
Meski demikian, aliansi menegaskan bahwa setiap skema kontribusi harus memiliki dasar hukum yang jelas, mekanisme yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan tersebut, Barisan Perjuangan Masyarakat Blora juga akan mengajukan permohonan resmi kepada Pemerintah Kabupaten Blora, SKK Migas, dan Pertamina untuk memperoleh dokumen serta materi regulasi yang menjadi dasar pembahasan.
Dokumen yang diminta meliputi undang-undang, peraturan daerah, peraturan menteri, serta berbagai ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan pengelolaan minyak rakyat dan kemungkinan kontribusi bagi daerah.
Aliansi menilai, persoalan ini bukan sekadar menyangkut besaran nilai kontribusi, melainkan lebih jauh tentang prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Blora tidak boleh hanya menjadi wilayah tempat kekayaan alam diambil dan dikelola, sementara manfaat ekonominya tidak kembali secara nyata kepada daerah dan masyarakatnya,” demikian penegasan sikap Barisan Perjuangan Masyarakat Blora.
Melalui pertemuan tersebut, aliansi berharap Pemerintah Kabupaten Blora dapat mengambil peran aktif dalam mencari solusi yang sesuai dengan ketentuan hukum, sekaligus memastikan adanya manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.
Barisan Perjuangan Masyarakat Blora menegaskan akan terus mengawal proses pembahasan tersebut hingga terdapat kejelasan mengenai mekanisme kontribusi yang sah, transparan, dan memberikan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Blora.

